BATAS WILAYAH DARAT DAN LAUT
INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai
sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik
perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik
Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea
(PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat
Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik
perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya
baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya.
Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India,
Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia,
Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa
pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.
Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif
karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.
A. Batas laut Indonesia:
1. Indonesia-Malaysia
Garis batas laut wilayah antara Indonesia dengan Malaysia
adalah garis yang menghubungkan titik-titik koordinat yang ditetapkan
berdasarkan kesepakatan bersama di Kuala Lumpur, pada 17 Maret 1977.
Berdasarkan UU No 4 Prp tahun 1960, Indonesia telah menentukan titik dasar
batas wilayah lautnya sejauh 12 mil. Sebagai implementasi dari UU tersebut,
beberapa bagian perairan Indonesia yang jaraknya kurang dari 12 mil laut, menjadi
laut wilayah Indonesia. Termasuk wilayah perairan yang ada di Selat Malaka.
Pada Agustus 1969, Malaysia juga mengumumkan bahwa lebar laut wilayahnya
menjadi 12 mil laut, diukur dari garis dasar yang ditetapkan menurut
ketentuan-ketentuan konvensi Jenewa 1958 (mengenai Laut Wilayah dan Contigous
Zone). Sehingga timbul persoalan, yaitu letak garis batas laut wilayah
masing-masing negara di Selat Malaka (di bagian yang sempit) atau kurang dari
24 mil laut. Adapun batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia
ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik
koordinat yang disepakati bersama pada 27 Oktober 1969. Atas pertimbangan
tersebut, dilaksanakan perundingan (Februari-Maret 1970) yang menghasilkan
perjanjian tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah kedua negara di Selat
Malaka. Penentuan titik koordinat tersebut ditetapkan berdasarkan Garis Pangkal
masing-masing negara. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional
1982, maka penentuan titik dasar dan garis pangkal dari tiap-tiap negara perlu
diratifikasi berdasarkan aturan badan internasional yang baru. Selama ini
penarikan batas Landas Kontinen Indonesia dengan Malaysia di Perairan Selat
Malaka berpedoman pada Konvensi Hukum Laut 1958. MoU RI dengan Malaysia yang
ditandatangani pada 27 Oktober 1969 yang menetapkan Pulau Jara dan Pulau Perak
sebagai acuan titik dasar dalam penarikan Garis Pangkal jelas jelas merugikan
pihak Indonesia, karena median line yang diambil dalam menentukan batas landas
kontinen kedua negara tersebut cenderung mengarah ke perairan Indonesia. Tidak
hanya itu, Indonesia juga belum ada kesepakatan dengan pihak Malaysia tentang
ZEE-nya. Penentuan ZEE ini sangat penting dalam upaya pengelolaan sumberdaya
perikanan masing-masing negara. Akibat belum adanya kesepakatan ZEE antara
Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, sering terjadi penangkapan nelayan
oleh kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena Malaysia menganggap batas
Landas Kontinennya di Selat Malaka, sekaligus merupakan batas laut dengan
Indonesia. Hal ini tidak benar, karena batas laut kedua negara harus ditentukan
berdasarkan perjanjian bilateral. Berdasarkan kajian Dinas Hidro-Oseanografi
TNI AL, batas laut Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka seharusnya berada di
median line antara garis pangkal kedua negara yang letaknya jauh di sebelah
utara atau timur laut batas Landas Kontinen. Berdasarkan ketentuan UNCLOS-82,
sebagai coastal state, Malaysia tidak diperbolehkan menggunakan Pulau Jara dan
Pulau Perak sebagai base line yang jarak antara kedua pulau tersebut lebih dari
100 mil laut. Jika ditinjau dari segi geografis, daerah yang memungkinkan
rawan sengketa perbatasan dalam pengelolaan sumber-sumber perikanan adalah di
bagian selatan Laut Andaman atau di bagian utara Selat Malaka.
2. Indonesia-Singapura
Penentuan titik-titik koordinat pada Batas Laut Wilayah
Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip sama jarak (equidistance)
antara dua pulau yang berdekatan. Pengesahan titik-titik koordinat tersebut
didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah. Titik-titik koordinat itu
terletak di Selat Singapura. Isi pokok perjanjiannya adalah garis Batas Laut
Wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit
(lebar lautannya kurang dari 15 mil laut) adalah garis terdiri dari garis-garis
lurus yang ditarik dari titik koordinat. Namun, di kedua sisi barat dan timur
Batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura masih terdapat area yang belum
mempunyai perjanjian perbatasan. Di mana wilayah itu merupakan wilayah
perbatasan tiga negara, yakni Indonesia, Singapura dan Malaysia. Pada sisi
barat di perairan sebelah utara pulau Karimun Besar terdapat wilayah berbatasan
dengan Singapura yang jaraknya hanya 18 mil laut. Sementara di wilayah lainnya,
di sisi timur perairan sebelah utara pulau Bintan terdapat wilayah yang sama
yang jaraknya 28,8 mil laut. Kedua wilayah ini belum mempunyai perjanjian batas
laut. Permasalahan muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi
pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke
arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura
telah menggabungkan beberapa pulaunya menjadi daratan yang luas. Untuk itu
batas wilayah perairan Indonesia – Singapura yang belum ditetapkan harus segera
diselesaikan, karena bisa mengakibatkan masalah di masa mendatang. Singapura
akan mengklaim batas lautnya berdasarkan Garis Pangkal terbaru, dengan alasan
Garis Pangkal lama sudah tidak dapat diidentifikasi. Namun dengan melalui
perundingan yang menguras energi kedua negara, akhirnya menyepakati perjanjian
batas laut kedua negara yang mulai berlaku pada 30 Agustus 2010. Batas laut
yang ditentukan adalah Pulau Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer.
Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan kedua tim negosiasi
telah berunding selama delapan kali. Dengan demikian permasalahan berbatasan
laut Indonesia dan Singapura pada titik tersebut tidak lagi menjadi polemik
yang bisa menimbulkan konflik, namun demikian masih ada beberapa titik
perbatasan yang belum disepakati dan masih terbuka peluang terjadinya konflik
kedua negara. Perbatasan Indonesia dan Singapura terbagi menjadi tiga bagian
yaitu bagian tengah (disepakati tahun 1973), bagian Barat (Pulau Nipa dengan
Tuas, disepakati tahun 2009) dan bagian timur (Timur 1, Batam dengan Changi
(bandara) dan Timur 2 antara Bintan.
3. Indonesia-Thailand
Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan Thailand adalah
garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan ke arah Tenggara. Hal itu disepakati
dalam perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Thailand tentang penetapan
Garis Batas Dasar Laut di Laut Andaman pada 11 Desember 1973. Titik
koordinat batas Landas Kontinen Indonesia-Thailand ditarik dari titik
bersama yang ditetapkan sebelum berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Karena
itu, sudah selayaknya perjanjian penetapan titik-titik koordinat di atas
ditinjau kembali. Apalagi Thailand telah mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif
dengan Royal Proclamation pada 23 Februari 1981, yang isinya; “The exclusive
Economy Zone of Kingdom of Thailand is an area beyond and adjacent to the
territorial sea whose breadth extends to two hundred nautical miles measured
from the baselines use for measuring the breadth of the Territorial Sea”. Pada
prinsipnya Proklamasi ZEE tersebut tidak menyebutkan tentang penetapan batas
antar negara.
4. Indonesia-India
Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan India adalah garis
lurus yang ditarik dari titik pertemuan menuju arah barat daya yang berada di
Laut Andaman. Hal itu berdasarkan persetujuan pada 14 Januari 1977 di New
Delhi, tentang perjanjian garis batas Landas Kontinen kedua negara. Namun, pada
beberapa wilayah batas laut kedua negara masih belum ada kesepakatan.
5. Indonesia-Australia
Perjanjian Indonesia dengan Australia mengenai garis batas
yang terletak antara perbatasan Indonesia- Papua New Guinea ditanda tangani di
Jakarta, pada 12 Februari 1973. Kemudian disahkan dalam UU No 6 tahun 1973,
tepatnya pada 8 Desember 1973). Adapun persetujuan antara Indonesia dengan
Australia tentang penetapan batas-batas Dasar Laut, ditanda tangani paada 7
Nopember 1974. Pertama, isinya menetapkan lima daerah operasional nelayan
tradisional Indonesia di zona perikanan Australia, yaituAshmore reef (Pulau
Pasir); Cartier Reef (Pulau Ban); Scott Reef (Pulau Datu);Saringapatan Reef,
dan Browse. Kedua, nelayan tradisional Indonesia di perkenankan mengambil air
tawar di East Isletdan Middle Islet, bagian dari Pulau Pasir (Ashmore Reef).
Ketiga, nelayan Indonesia dilarang melakukan penangkapan ikan dan merusak
lingkungan di luar kelima pulau tersebut. Sementara persetujuan Indonesia
dengan Australia, tentang pengaturan Administrative perbatasan antara
Indonesia-Papua New Gunea; ditanda tangani di Port Moresby, pada 13 November 1973.
Hal tersebut telah disahkan melalui Keppres No. 27 tahun 1974, dan mulai
diberlakukan pada 29 April 1974. Atas perkembangan baru di atas, kedua negara
sepakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan MOU 1974.
6. Indonesia-Vietnam
Pada 12 November 1982, Republik Sosialis Vietnam
mengeluarkan sebuah Statement yang disebut “Statement on the Territorial Sea
Base Line”. Vietnam memuat sistem penarikan garis pangkal lurus yang radikal.
Mereka ingin memasukkan pulau Phu Quoc masuk ke dalam wilayahnya yang berada
kira-kira 80 mil laut dari garis batas darat antara Kamboja dan
Vietnam. Sistem penarikan garis pangkal tersebut dilakukan menggunakan 9
turning point. Di mana dua garis itu panjangnya melebihi 80 mil pantai,
sedangkan tiga garis lain panjangnya melebihi 50 mil laut. Sehingga, perairan
yang dikelilinginya mencapai total luas 27.000 mil2. Sebelumnya, pada 1977
Vietnam menyatakan memiliki ZEE seluas 200 mil laut, diukur dari garis pangkal
lurus yang digunakan untuk mengukur lebar Laut Wilayah. Hal ini tidak sejalan
dengan Konvensi Hukum Laut 1982, karena Vietnam berusaha memasukkan pulau-pulau
yang jaraknya sangat jauh dari titik pangkal. Kondisi tersebut menimbulkan
tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di sebelah utara Pulau
Natuna.
7. Indonesia-Filipina
Berdasarkan dokumen perjanjian batas-batas maritim Indonesia
dan Filipina sudah beberapa kali melakukan perundingan, khususnya mengenai
garis batas maritim di laut Sulawesi dan sebelah selatan Mindanao (sejak 1973).
Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan karena salah satu pulau milik
Indonesia (Pulau Miangas) yang terletak dekat Filipina, diklaim miliknya. Hal
itu didasarkan atas ketentuan konstitusi Filipina yang masih mengacu pada
treaty of paris 1898. Sementara Indonesia berpegang pada wawasan nusantara (the
archipelagic principles) sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang hukum
laut (UNCLOS 1982).
8. Indonesia-Republik Palau
Republik Palau berada di sebelah Timur Laut Indonesia.
Secara geografis negara itu terletak di 060. 51” LU dan 1350.50” BT. Mereka
adalah negara kepulauan dengan luas daratan ± 500 km2. Berdasarkan
konstitusi 1979, Republik Palau memiliki yuridiksi dan kedaulatan pada perairan
pedalaman dan Laut Teritorial-nya hingga 200 mil laut. Diukur dari garis
pangkal lurus kepulauan yang mengelilingi kepulauan. Palau memiliki Zona
Perikanan yang diperluas (Extended Fishery Zone) hingga berbatasan dengan Zona
Perikanan Eksklusif, yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal
itu menyebabkan tumpang tindih antara ZEE Indonesia dengan Zona Perikanan yang
diperluas Republik Palau. Sehingga, perlu dilakukan perundingan antara kedua
negara agar terjadi kesepakatan mengenai garis batas ZEE.
9. Indonesia-Timor Leste
Berdirinya negara Timor Leste sebagai negara merdeka,
menyebabkan terbentuknya perbatasan baru antara Indonesia dengan negara
tersebut. Perundingan penentuan batas darat dan laut antara RI dan Timor Leste
telah dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang. First Meeting Joint
Border Committee Indonesia-Timor Leste dilaksanakan pada 18-19 Desember 2002 di
Jakarta. Pada tahap ini disepakati penentuan batas darat berupa deliniasi dan
demarkasi, yang dilanjutkan dengan perundingan penentuan batas maritim. Kemudian
perundingan Joint Border Committee kedua diselenggarakan di Dilli, pada Juli
2003.
B. Batas Darat Indonesia:
B. Batas Darat Indonesia:
Perbatasan darat Indonesia dengan
negara tetangga adalah bahwa proses penetapan batasnya (Delimitasi) telah
diselesaikan di masa pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda
menetapkan batas dengan Inggris untuk segmen batas darat di Kalimantan dan
Papua. Sedangkan Hindia Belanda menetapkan batas darat dengan Portugis di Pulau
Timor. Merujuk kepada ketentuan hukum internasional Uti Possidetis Juris (suatu
negara mewarisi wilayah penjajahnya), maka Indonesia dengan negara tetangga
hanya perlu menegaskan kembali atau merekonstruksi batas yang telah ditetapkan
tersebut. Penegasan kembali atau demarkasi tidaklah semudah yang diperkirakan. Permasalahan
yang sering terjadi di dalam proses demarkasi batas darat adalah munculnya
perbedaan interpretasi terhadap treaty atau perjanjian yang telah disepakati
Hindia Belanda. Selain itu, fitur-fitur alam yang sering digunakan di dalam
menetapkan batas darat tentunya dapat berubah seiring dengan perjalanan waktu.
Lebih lanjut lagi tidak menutup kemungkinan, sosial budaya dan adat daerah
setempat juga telah berubah, mengingat rentang waktu yang panjang semenjak
batas darat ditetapkan pihak kolonial dulu.
Perbatasan Wilayah Indonesia dengan Negara Tetangga
Perbatasan
Wilayah Indonesia dengan Negara Tetangga. Negara Indonesia memiliki prinsip
semangat good neighboorhood policy yang artinya semangat kebijakan negara
bertetangga yang baik dalam menyelesaikan masalah perbatasan wilayah. Hal ini
menunjukkan bahwa negara Indonesia mengedepankan jalan damai
misalnya dengan melakukan perundingan/negoisasi untuk mencapai kesepakatan
bersama. Meskipun perjanjian tersebut sudah disepakati bersama, tetapi real-nya
sering terjadi sengketa akibat pengakuan sepihak mengenai suatu kepentingan
serta tidak displinnya suatu negara dalam menjalankan perjanjian.
1. Perjanjian Republik Indonesia-Malaysia mengenai
perbatasan di Selat Malaka dan sengketa yang terjadi
Kesepakatan antara Indonesia dengan
Malaysia mengenai Selat Malaka terdapat pada “Perjanjian antara Republik
Indonesia dan Malaysia tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara
di Selat Malaka”. Isi perjanjian tersebut sesuai ketentuan pasal 1 ayat 2
Undang-undang No. 4 Prp. tahun 1960 yang menyatakan bahwa “Jika ada selat yang
lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan
satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada
tengah selat.” Maka sesuai kesepakatan bahwa, garis batas laut wilayah
tersebut sesuai dengan garis batas landas kontinen antara kedua negara di Selat
Malaka yang mulai berlaku pada bulan November 1969. Meskipun perjanjian
bilateral mengenai perbatasan di Selat Malaka sudah disepakati, namun masih
terjadi sengketa antara kedua negara. Menurut Patroli Kementrian Kelautan
Perikanan (KKP), mereka berhasil menangkap dua kapal Malaysia yang sedang
menangkap ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Selat Malaka.
Hal ini tentu merupakan pelanggaran karena memasuki wilayah Indonesia serta
mengambil sumber daya Indonesia secara ilegal. Namun ketika petugas Patroli
Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu menangkap dua kapal Malaysia lalu
di tengah perjalanan muncul tiga helikopter Patroli Malaysia yang mengahalangi
penangkapan tersebut, padahal dua kapal tersebut memang melakukan kesalahan.
Pada akhirnya helikopter Malaysia itupun berhenti menghalangi karena pertugas
Patroli Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) Indonesia tidak memerdulikan tiga
helokopter tersebut. Kasus ini menunjukan tidak displinnya Malaysia dalam
menaati perjanjian yang sudah disepakati dan diperparah lagi dengan pembelaan
Patroli Malaysia padahal kapal tersebut jelas-jelas melanggar aturan. Indonesia
dan Malaysia memang sudah menetapkan garis batas landas kontinen tahun 1969
sehingga sudah adanya kejelasan dalam pembagian dasar laut dan kekayaan alam
misalnya kekayaan minyak, gas dll. Namun belum adanya kejelasan mengenai
pembagian tubuh air dan kekayaannya seperti ikan. Ketidakjelasan tersebut
mengakibatkan Indonesia dan Malaysia memiliki pengakuan masing-masing.
Indonesia mengakui garis tengah antara Indonesia dan semenanjung Malaysia
sebagai garis batas ZEE. Malaysia mengakui secara sepihak bahwa batas landas
kontinen itu merupakan sekaligus garis batas ZEE, tentu Indonesia tidak setuju
dengan pengakuan itu karena belum diadakan kesepakatan mengenai batas ZEE antar
kedua negara. Contoh sengketa yang terjadi mengenai pengakuan atas Wilayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) , sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak adanya
kesepakatan sehingga pengakuan sepihak yang yang diakui negara Indonesia
belum tentu diakui negara Malaysia dan sebaliknya karena standar untuk
menentukan pengakuan tersebut berbeda. Pengakuan masing-masing negara yang
belum disepakati ini juga mengakibatkan adanya kawasan wilayah yang diakui oleh
kedua negara sehingga jika salah satu negara memasuki kawasan ini akan di
anggap sebagai pelanggaran padahal belum adanya ketegasan yang memastikan hal
itu pelanggaran atau tidak. Maka sebaiknya dilakukan perundingan atau negoisasi
secara damai supaya tidak terjadi sengketa lebih lanjut.
2. Perjanjian Republik Indonesia-Malaysia mengenai
perbatasan di Ambalat beserta sengketa yang terjadi
Ambalat merupakan blok laut seluas
15.235 km2 milik negara Indonesia, hal ini dapat dibuktikan pada Perjanjian
yang di beri nama Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia-Malaysia pada
tanggal 27 Oktober 1969, yang ditandatangani di Kuala Lumpur. Isi perjanjian
tersebut yaitu penetapan 25 titik yang terdiri dari 10 titik koordinat di Selat
Malaka dan 15 titik koordinat di perairan Laut China Selatan dan melakukan
pengesahan pada 7 November 1969.
Sengketa Ambalat ini diakibatkan
oleh negara Malaysia yang ingin merebut Ambalat karena keistimewaan Ambalat
yang memiliki kakayaan laut dan bawah laut, khususnya untuk pertambangan
minyak. Hal ini dapat dibuktikan ketika Malaysia membuat peta baru pada tahun
1969 yang memasukan pulau Sipadan dan Ligitan pada wilayah negaranya, tentu
negara Indonesia tidak terima dengan pengakuan sepihak tanpa dasar aturan yang
jelas. Pengajuan sepihak itu membuat Indonesia tidak mengakui peta baru
Malaysia tersebut. Lalu Indonesia menyelesaikan sengketa ini dengan
penandatanganan kembali Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia.
Malaysia kembali membuat sengketa
dengan Indonesia atas pembuatan peta baru pada tahun 1979 yang secara sepihak
membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim Ambalat ke
dalam wilayahnya. Indonesia kembali tidak mengakui peta baru Malaysia karena
melanggar perjanjian yang telah disepakati. Ancaman perbatasan yang dilakukan
Malaysia ini semakin diperparah ketika Mahkamah Internasional menyatakan pulau
Sipadan dan Ligitan yang berada di blok Ambalat dinyatakan bagian dari wilayah
Malaysia. Usaha-usaha Malaysia ini harus kita antisipasi dengan memperkuat
keamanan wilayah supaya tidak di rebut oleh negara Malaysia. Malaysia sering
melanggar perjanjian yang telah disepakati, bahkan pihak Indonesia mengakui
adanya 35 kali pelanggaran perbatasan yang dilakukan Malaysia.
3. Perjanjian Republik Indonesia-Papua New Guinea (PNG)
mengenai perbatasan wilayah beserta sengketa yang terjadi
Perjanjian yang disepakati yaitu
pada tanggal 13 Desember 1980 di Jakarta, “Persetujuan antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Batas-batas Maritim
antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dan Kerjasama tentang
Masalah-masalah yang bersangkutan” yang menghasilkan kesepakatan garis-garis
lurus lateral yang menghubungkan enam titik batas di depan pantai selatan pulau
Irian dan dua buah titik batas di depan pantai utara pulau Irian. Sengketa yang
terjadi yaitu pihak Indonesia maupun PNG tidak menjalani perjanjian yang telah
disepakati yaitu dalam proses pembuatan penegasan pembatasan wilayah dari
perencanaan, pelaksanaan, dan penggambaran seharusnya dilakukan bersama-sama.
Tetapi kenyataan di lapangan tidak sesuai perjanjian, kedua pihak melakukan
proses pembuatan penegasan pembatasan masing-masing, meskipun hasil akhirnya
tetap harus mendapat tanda tangan oleh kedua negara. Desa Wara Smoll, Kabupaten
Bintang secara hukum merupakan wilayah NKRI namun ironisnya wilayah ini di
tempati, diolah, dan dimanfaatkan oleh warga PNG. Hal ini merupakan ancaman
yang harus segera diselesaikan oleh negara Indonesia karena kita tidak boleh
membiarkan potensi alam kita dimanfaatkan oleh negara lain. Persamaan budaya
dan ikatan kekeluargaan masyaraka yang tinggal di perbatasan menyebabkan
masyarakat cenderung mengutamakan hukum tradisional yang berlaku dibandingkan
hukum pada negara masing-masing. Masih adanya keraguan mengenai perbatasan yang
akurat sehingga mengakibatkan kesalahan misalnya salah menangkap nelayan asing
yang sebenarnya berada di kawasan yang tepat menurut negara bersangkut,
menimbulkan konflik mengenai pengakuan potensi minyak secara sepihak.
4. Perjanjian bilateral Republik Indonesia-Timor Leste
mengenai perbatasan wilayah beserta sengketa yang terjadi
Penerapan Provisional Agreement (PA)
merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh RI dan Timor Leste pada tahun
2005. Sengketa yang terjadi yaitu masih menyisanya 3% wilayah yang belum
disepakati dalam penegasan batas wilayahnya. Negara Timor Leste ingin
menyelesaikan sengketa ini dengan Treaty 1904, namun negara Indonesia
menginginkan diselesaikan menggunakan Penerapan Provisional Agreement (PA),
khususnya pasal 6 yang isinya antara lain agar dalam penegasan batas
mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat yang tinggal di sekitar
perbatasan.umumnya masyarakat Timor Leste yang tinggal di perbatasan masih
menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, dan memiliki hubungan erat
secara sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia yang khususnya tinggal di
perbatasan. Hal ini harus diwaspadai karena ditakutkan terjadi pengakuan budaya
Indonesia oleh negara Timor Leste Negara Indonesia juga harus secepatnya
menyelesaikan sengketa mengenai keberadaan pengungsi Timor Leste yang masih
tinggal di wilayah Indonesia karena ditakutkan akan terjadi sengketa yang rumit
jika dibiarkan saja.
5. Perjanjian Republik Indonesia-India mengenai
perbatasan wilayah beserta sengketa yang terjadi
Perjanjian ini ditandatangani di New
Delhi pada tanggal 14 Januari 1977, isi perjanjian ini yaitu Garis Batas
Landas Kontinen Indonesia dan India adalah garis lurus yang ditarik dari titik
pertemuan menuju arah barat daya yang berada di Laut Andaman. Namun yang
menjadi sengketa yaitu belum dirundingkan garis batas ZEE antara negara
Indonesia dan India sehingga belum adanya peraturan tegas mengenai batas-batas
tersebut. Sengketa yang terjadi yaitu tidak displinnya para nelayan kedua
negara ini sehingga sering terjadi pelanggaran perbatasan dikedua wilayah
negara tersebut.
6. Perjanjian Republik Indonesia-Thailand mengenai
perbatasan wilayah beserta sengketa yang terjadi
Isi Perjanjian Indonesia dengan
Thailand tentang penetapan Garis Batas Dasar Laut di Laut Andaman pada 11
Desember 1973 yaitu adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan ke
arah Tenggara yang disepakati. Sengketa ini karena perundingan yang
dilakukan belum menemukan kesepakatan sehingga tidak tegasnya perbatasan
wilayah ZEE. Sengketa yang terjadi yaitu pelanggaran perbatasan yang dilakukan
oleh nelayan Thailand, para nelayan tersebut menangkap ikan diperairan
Indonesia sehingga merugikan negara Indonesia serta menganggu keamanan perairan
Indonesia
7. Perjanjian Republik Indonesia-Singapura mengenai
perbatasan wilayah beserta sengketa yang terjadi
Perjanjian yang disepakati di
Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 menjelaskan bahwa “Berdasarkan prinsip sama
jarak antara dua pulau yang berdekatan karena lebar laut antara kedua negara
kurang dari 24 mil laut”. Sengketa yang terjadi karena Singapura ingin
perluasan wilayah perairan lautnya di sekitar Pedra Branca dengan melakukan
pengakuan sepihak zone ekonomi eksklusif (ZEE) Singapura ke arah timur
sampai ke Laut Cina Selatan (batas maritim RI dan Malaysia). Sengketa ini
cukup rumit karena wilayah tersebut melibatkan Singapura, Indonesia, Malaysia
maka dalam pengakuan sepihak oleh Singapura itu dibutuhkan perundingan dengan
Malaysia agar Singapura tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati.
Sengketa mengenai penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulaun Riau yang
dilakukan oleh Singapura harus ditangani serius oleh pemerintah Indonesia.
Penambangan pasir tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada ekosistem pesisir
pantai sehingga banyak para nelayan kita yang kehilangan mata pencaharian.
Lebih parahnya penambangan pasir laut yang dilakukan itu mengancam keberadaan
sejumlah pulau kecil di Indonesia karena telah ada kasus tenggelamnya pulau Nipah.
Jika hal ini dibiarkan saja maka diatakutkan terjadi perubahan batas laut
dengan Singapura karena perubahan geografis di Indonesia.
8. Perjanjian Republik Indonesia-Vietnam mengenai perbatasan
wilayah beserta sengketa yang terjadi
Perjanjian penentuan garis batas
landas kontinen antara Indonesia dengan Vietnam yang terletak di Laut Cina
Selatan, perjanjian telah disepakati pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi
Vietnam. Isi perjanjian tersebut yaitu landas kontinen RI-Vietnam terdiri atas
enam pasal yang antara lain mengatur titik koordinat dan garis yang
menghubungkan, perlunya kerja sama dalam bentuk koordinasi kebijakan terkait,
dan cara penyelesaian damai jika terjadi perselisihan akibat
salah penafsiran.
Perjanjian batas landas kontinen
antara Indonesia dan Vietnam merupakan hasil perundingan selama 26 tahun, hal
ini diakibatkan karena persengketaan di wilayah perbatasan yang diperikirakan
banyak mengandung minyak dan mineral yang besar. Sengketa terjadi di wilayah
perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore di
Vietnam, hal ini diakibatkan karena perbedaan pemahaman mengenai kontinen tanpa
batas benua di perbatasan tersebut. Pada 12 November 1982, Vietnam secara
sepihak ingin memasukan Quoc masuk ke dalam wilayahnya tentu hal itu melanggar
perjanjian yang telah disepakati. Namun Yang menjadi persoalan yaitu garis
batas ZEE yang belum menemui kesepakatan dari kedua negara ini sehingga terjadi
persengketaan ketika Vietnam secara sepihak mengakui ZEE seluas 200 mil laut,
dan ingin mengambil pulau-pulau yang jaraknya sangat jauh dari titik pangkal
yang mengakibatkan perbatasan ZEE Indonesia di sebelah utara Pulau Natuna
terancam keutuhannya.
9. Perjanjian Republik Indonesia-Philipina mengenai
perbatasan wilayah beserta sengketa yang terjadi
Di mulai dari tahun 1973, kedua
negara sudah beberapa kali melakukan perundingan mengenai batas laut di
perairan utara dan selatan Pulau Miangas, namun belum menemui kesepakatan
secara bilateral. Akhirnya, kesepakatan secara bilateral ini mulai diusahakan
dengan diadakannya forum RI-Philipina yaitu Joint Border Committee (JBC) dan
Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) yang diharapkan dapat
mencapai kesepakatan dalam masalah perbatasan kedua negara tersebut.
Belum adanya perjanjian bilateral
mengakibatkan sengketa yaitu mengenai keberadaan P. Miangas yang menurut
”Treaty Of Paris 1898” wilayah tersebut milik negara Philipina, sedangkan
menurut ”Wawasan Nusantara” dan ”UNCLOS’82” wilayah tersebut milik negara
Indonesia. Setelah dilakukan perundingan akhirnya negara Philipina mengakui
P.Miangas sebagai milik Indonesia. Persoalan belum selesai karena klaim laut
disekeliling wilayah tersebut masih perlu dilakukan perundingan untuk
mendapatkan kesepakatan dan pengakuan bersama.
10. Perjanjian Republik Indonesia-Australia mengenai
perbatasan wilayah beserta sengketa yang terjadi
Papua New Guinea merupakan daerah
kekuasaan Australia sehingga untuk menentukan batas wilayah RI-Papua New Guinea
perlunya dibentuk perjanjian RI-Australia. perjanjian ini mengenai kesepakatan
“Dasar Laut Tertentu” tanggal 18 Mei 1971 di Camberra, yang mencapai
kesepakatan tentang titik-titik perbatasan kedua negara, lalu diadakan kembali
perundingan di Canberra dari tanggal 22-26 Januari 19973 untuk menyelesaikan
masalah yang belum terselesaikan sebelumnya. Isi perjanjian tesebut yaitu
penyelesaian-penyelesaan atas masalah-masalah penetapan garis batas darat di
sebelah utara dan selatan Sungai Fly, penetapan garis batas laut wilayah serta
garis batas dasar laut di Selatan Irian.
Kerumitan perjanjian
Indonesia-Australia pada saat penetapan garis batas darat di belokan Sungai
Fly. Sengketa terjadi ketika secara sepihak Australia meyatakan bukti-bukti
nyata mengenai keberatannya atas pemakaian prinsip koordinat-koordinat dalam
menetapkan perbatasan sehingga Indonesia menyetujui usul Autralia mnggunakan
prinsip alur pelayaran Sungai Flu.
Perbatasan laut antara kedua negara
sangat luas yaitu krang lebig 2.100 mil laut dari selat Torres sampai
P.Chrismas. perjanjian perbatasan kedua negara cukup menarik karena telah
disepakati sebelum berlakunya UNCLOS ’82 maupun sesudahnya. Sengketa yang
terjadi ketika negara Timor Leste telah merdeka sehingga perjanjian sebelumnya
harus ada yang di ubah yaitu perjanjian Timor Gap Treaty harus dibatalkan dan
perlunya perundingan secara antara RI-Timor Leste-Australia. Namun persoalan
semakin rumit karena perbedaan pendapat dan kepentingan antara Indonesia,
Australia dan Timor Leste di perairan Celah Timor, sehingga kesepakatan sulit
terjalin.
Sengketa Republik Indonesia-Republik Palau mengenai
perbatasan wilayah
Palau adalah negara kepulauan yang
berada di sebelah timur laut NKRI, namun belum diadakannya perjanjian secara
bilateral mengenai perbatasan laut antara kedua negara tersebut. Sengketa yang
terjadi karena penarikan zona perikanan yang dilakukan oleh Palau akan
merugikan negara Indonesia karena mengambil bagian ZEE Indonesia. Belum adanya
kesepakatan mengenai batas perairan ZEE kedua negara mengakibatkan kebingungan
tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh nelayan kedua negara karena belum
adanya kesepakatan untuk mengatur peraturan yang jelas. Kedua negara memilki
ambisi untuk mengambil keuntungan di perbatasan wilayah ini karena terdapat
banyak peninggalan benda-benda sejarah sebagai asset penting.
1. Peran Perjanjian Bilateral-Multilateral Terhadap Status
Indonesia Sebagai Negara Kepulauan
Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia
dapat menentukan lokasi-lokasi alur laut kepulauannya, mengganti alur laut
kepulauan, rute lintas penerbangan udara, skema pemisah lalu lintas penangguhan
dan pelanggaran lintas damai untuk keperluan keamanan, dan pelayaran
internasional. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Indonesia dengan
konsepsi Negara Kepulauannya tidak akan bisa bertahan jika tidak terus
diperjuangkan, Maka upaya yang dapat dilakukan untuk itu selain melalui
Undang-Undang, cara lain yang juga efektif adalah dengan mengadakan perjanjian
internasional berdasarkan ketentuan hukum Internasional. Perjanjian
internasional merupakan kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum
internasional ( Negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi
internasional ) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis
dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional ( Parthiana, 2002: 13
).
Perjanjian bilateral adalah suatu
perjanjian internasional yang pihak-pihak atau Negara peserta yang terikat
dalam perjanjian tersebut ialah hanya dua pihak atau dua Negara saja, sedangkan
Perjanjian multilateral adalah suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak
atau Negara-negara yang menjadi peserta pada perjanjian itu lebih dari dua
Negara. Indonesia dengan konsepsi Negara Kepulauannya memiliki wilayah darat
yang luas terbukti dengan banyaknya hamparan pulau-pulau di Indonesia, dan
wilayah laut yang juga luas yang menciptakan adanya kedaulatan yang dimiliki
oleh Indonesia dalam melaksanakan yurisdiksi eksekutif di wilayahnya atas dasar
Hukum Internasional. Ketika kita berbicara mengenai konsepsi Negara kepulauan,
Maka lebih banyak pembahasan yang kita temui adalah hal-hal yang terkait dengan
perbatasan wilayah Indonesia dengan Negara-negara lain khususnya Negara-negara
yang berbatasan langsung dengan Indonesia, dan biasanya bagian wilayah yang
lebih banyak berbatasan dengan Negara lain tersebut adalah daerah atau wilayah
laut. Kedaulatan Negara atas wilayah laut merupakan suatu pembahasan yang
sangat penting dewasa ini, ditandai dengan sangat pesatnya perkembangan hukum
laut internasional dewasa ini, khususnya setelah disahkannya Konvensi Hukum
Laut PBB 1982. Oleh karena itulah, Indonesia sebagai Negara yang berdaulat
berhak dan perlu untuk mengadakan pengaturan-pengaturan atas wilayah-wilayah
yang menjadi kedaulatannya, seperti mengatur wilayah laut teritorial sendiri,
perairan pedalaman Indonesia, landas kontinen, zona ekonomi ekslusif , dan
lainnya ( Adolf, 1991 ).
Peran perjanjian
bilateral-multilateral terhadap status Indonesia sebagai Negara Kepulauan
secara umum yang terlihat jelas dan terasa bagi bangsa Indonesia adalah akan
lebih memperkuat atau memperkokoh konsepsi atau prinsip bahwa Indonesia memang
merupakan Negara Kepulauan, sehingga diakuinya konsep negara kepulauan
Indonesia oleh bangsa-bangsa lain di dunia dan dapat mencegah terjadinya
konflik dengan Negara lain yang dapat memecah kesatuan Negara Republik
Indonesia, terlebih lagi dalam hal kesatuan wilayah kekuasaan Negara Republik
Indonesia. Namun, di samping itu kita juga perlu mengetahui dan mempelajari
seberapa penting atau bermanfaat atau seberapa berperankah perjanjian
bilateral-multilateral terhadap konsepsi Indonesia sebagai Negara Kepulauan.
Beberapa yang dapat Penulis kemukakan diantaranya adalah :
a). Atas dasar pengakuan
prinsip Negara Kepulauan dan didukung dengan berbagai perjanjian
bilateral-multilateral yang dijalin Indonesia dengan Negara lain membuat luas
wilayah Indonesia berkembang menjadi 8.400.000 km.
b). Dengan dilakukannya
perjanjian bilateral-multilateral antara Indonesia dengan Negara-negara yang
berbatas langsung dengan Indonesia, Maka masing-masing Negara dapat menyepakati
dan memperjelas mengenai perbatasan daerah/wilayah satu Negara dengan Negara
lainnya.
c). Semakin banyak perjanjian yang
dilakukan maka akan semakin memperkokoh kesatuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, satu pulau dengan pulau lainnya semakin menjadi satu kesatuan yang
kuat dan kompak tanpa adanya campur tangan dari Negara lainnya serta tidak
adanya penggunaan wilayah laut yang suatu negara yang digunakan
sewenang-wenangnya oleh negara lain.
d). Akan semakin mengukuhkan
lagi kedudukan hukum dari pada wawasan nusantara Indonesia yang dilandasi
konsepsi negara kepulauan.
e). Memantapkan pengakuan pihak
ketiga terhadap wawasan nusantara dan kekuasaan yurisdiksi Indonesia atas
wilayah-wilayahnya.
f). Dengan diadakannya
perjanjian bilateral-multilateral, suatu negara yang berdaulat dapat mengatur
tata tertib di wilayah kekuasaannya, seperti wilayah perairan pedalaman, laut
teritorian, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan hal terkait lainnya.
g). Dapat menyelesaikan segala
persoalan garis batas Kontinen dengan negara-negara tetangga, sebagaimana yang
tercantum dalam pengumuman pemerintah tentang landas kontinen Indonesia pada
tanggal 17 Februari 1969.
h). Indonesia sebagai Negara
Kepulauan membuat perairan yang dahulunya merupakan bagian dari laut lepas,
kini menjadi perairan kepulauan atau berada atas wilayah kedaulatan Indonesia.
Sehingga jika dalam perkembangannya dilakukan perjanjian bilateral-multilateral
maka akan semakin mmemperjelas status hukum atas kepemilikan wilayah laut yang
tadinya laut lepas menjadi perairan kepulauan berada atas kekuasaan penuh
Indonesia.
i). Dengan dilakukannya
perjanjian bilateral-multilateral untuk menciptakan kepastian hukum oleh
Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh pejabat terkait, Maka akan bermanfaat
bagi generasi Indonesia berikutnya, yaitu dapat terhindar dari terjadinya
konflik dengan Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia,
karena sebelumnya sudah ada penetapan atas dasar hukum internasional yang
dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara sebelumnya.
2. Bentuk Contoh Perjanjian
Bilateral-Multilateral Yang Dilakukan Indonesia Dengan Negara Lain Untuk
Memperkuat Status Indonesia Sebagai Negara Kepulauan.
Berdasarkan azas umum dalam Hukum
Internasional setiap Negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas
orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Supaya adanya saling
menghargai kedaulatan masing-masing Negara, Maka oleh karena itulah
diperlukannya kerjasama di berbagai bidang, khususnya di bidang menyangkut
wilayah perbatasan suatu Negara dengan Negara lain. Hal ini dapat diwujudkan
dalam bentuk perjanjian internasional. Pada perjanjian internasional, jika
ditinjau dari segi jumlah Negara-negara yang menjadi pihak atau pesertanya maka
dikenal dengan adanya perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral, dan
dua bentuk perjanjian inilah yang menjadi salah satu hal yang dapat memperkokoh
konsepsi Negara Kepulauan dari suatu Negara, salah satunya adalah Negara
Republik Indonesia. Adapun beberapa contoh perjanjian yang sudah pernah
ditandatangani oleh Indonesia untuk memperkuat status Indonesia sebagai Negara
Kepulauan adalah :
a). Perjanjian antara
Indonesia dengan Malaysia tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka
dan Laut Cina Selatan yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tanggal 27
Oktober 1969.
b). Perjanjian antara
Indonesia dengan Malaysia tentang Garis Batas Laut Teritorial di Selat Malaka
yang ditandatangani di Kualalumpur pada tanggal 17 Maret 1970.
c). Perjanjian anatar
Indonesia dengan Thailand tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka
Utara dan Laut Andaman yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 17 Desember
1971.
d). Perjanjian antara
Indonesia dengan Australia tentang Garis Batas Dasar Laut Arafura dan Laut
Bagian Utara Irian Jaya yang ditandatangani di Canberra pada tanggal 18 Mei
1971
e). Perjanjian antara
Indonesia dengan Australia mengenai Garis Batas Laut Teritorial antara
Indonesia-Papua Nugini di Bagian Selatan Irian Jaya yang ditandatangani di
Jakarta pada tanggal 12 Februari 1973.
f). Perjanjian antara
Indonesia dengan Singapura tentang Garis Batas Laut Teritorial di Selat
Singapura yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973.
g). Perjanjian antara
Indonesia dengan India tentang Garis Batas Landas Kontinen di New Delhi pada
tanggal 15 Januari 1977.
h). Perjanjian antara
Indonesia dan Australia tentang Batas tertentu Landas Kontinen dan Zona Ekonomi
Eksklusif pada tahun 1997.
i). Perjanjian
antara Indonesia dengan Malaysia dan Thailand tentang Garis Batas Landas
Kontinen di Selat Malaka Utara yang ditandatangani di Kualalumpur pada tanggal
21 Desember 1971.
http://indomaritimeinstitute.org/?p=1341
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september-2010/925-wilayah-perbatasan-yang-belum-memiliki-ketetapan.html
http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_iii.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Ambalat
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september-2010/932-batas-laut-zee-di-perairan-selat-malaka.html
Tulisan apa itu bikin mata sakit
BalasHapus